Artikel

UJI KOMPETENSI DIUSULKAN TIDAK JADI SYARAT LULUS

Uji kompetensi diusulkan tidak lagi menjadi syarat kelulusan dokter/dokter gigi tetapi dikembalikan kepada fungsi semula yaitu sebagai syarat untuk dapat melakukan pratik kedokteran. Demikian salah satu usulan  revisi terhadap Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Hal lain yang diusulkan adalah perlunya penentuan kuota mahasiswa pendidikan dokter, dokter gigi, dan spesialis oleh pemerintah dengan memperhatikan masukan dari organisasi profesi dan institusi pendidikan. Khusus untuk mengupayakan pemerataan tenaga dokter/dokter gigi perlu pendekatan afirmatif dengan menetapkan kuota khusus untuk mahasiswa ikatan dinas dari daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan terluar. Keberadaan Dokter Layanan Primer (DLP) juga diusulkan dihapuskan karena dokter lulusan pendidikan kedokteran telah siap bekerja di … Selengkapnya

PDGI PERJUANGKAN KAPITASI BPJS KESEHATAN

Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) mengusulkan agarkapitasi untuk dokter gigi dapat ditambah atau bila tidak paket benefit untuk peserta dikurangi. Demikian dikemukakan dalam rapat dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 19 Maret 2018. Saat ini besaran kapitasi dari BPJS Kesehatan dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) untuk dokter gigi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dianggap terlampau rendah, yaitu Rp. 2.000. Bahkan bagi dokter gigi yang bekerja di Klinik Pratama bisa lebih rendah lagi karena besaran kapitasi untuk Klinik Pratama tanpa dokter gigi Rp. 9.000 dan untuk yang dengan dokter gigi Rp. 10.000 sehingga … Selengkapnya

Revisi Pedoman Pemberian Sertifikat Kompetensi Bagi Dokter Gigi

Untuk memberi kemudahan bagi dokter gigi yang akan membuat Sertifikat Kompetensi, Kolegium Dokter Gigi Indonesia (KDGI) telah melakukan revisi terhadap Pedoman Pemberian Sertifikat Kompetensi Bagi Dokter Gigi. Revisi ini telah mendapat persetujuan Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) melalui SK Nomor SKEP/271/PBDGI/II/2018. Beberapa kemudahan dalam pedoman baru ini antara lain pengurusan bisa dilakukan semi online oleh dokter gigi, selain itu syarat perolehan SKP dipermudah. Dalam pedoman baru komposisi perolehan SKP tetap yaitu minimal 12 SKP untuk kegiatan teori, minimal 9 SKP untuk kegiatan praktek, serta maksimal 9 SKP untuk kegiatan penunjang, dengan total minimal 30 SKP. Akan tetapi … Selengkapnya

AYO, GOTONG ROYONG BANGUN GEDUNG PDGI !

Pembangunan Gedung Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia akhirnya dimulai. Minggu 11 Februari 2018 diselenggarakan acara peletakan batu pertama di lokasi pembangunan Jl. Utan Kayu 46 Jakarta Timur. PDGI sebelumnya telah memiliki satu bangunan ruko berlantai empat dilokasi tersebut, yang telah menjadi kantor PB PDGI sejak 11 Februari 2011, kemudian tanah disamping ruko tersebut dibeli oleh PDGI; di atas tanah itulah perluasan gedung akan dibangun. Sebelumnya PB PDGI menempati ruko berlantai dua di kawasan Maisonette Jakarta Barat yang juga dimiliki oleh PB PDGI. Selain jajaran Pengurus Besar, peletakan batu pertama juga dihadiri oleh pengusaha Chairul Tanjung yang juga seorang dokter … Selengkapnya

RAKER PB PDGI PERIODE 2017 – 2020

Setelah Kongres di Medan yang juga dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla beberapa waktu yang lalu, hari ini (13/8) telah dibuka rangkaian raker PB PDGI periode 2017 -2020 yang bertempat di Unilever Mega Mendung Learning Centre Cisarua Bogor. Kepengurusan baru di bawah komando drg. Hananto Seno, Sp.BMM segera memulai kiprahnya untuk mengemban amanah dari sejawat seluruh Indonesia.   Tidak ada kata mudah dalam berorganisasi apalagi berkaitan dengan amanah dari seluruh sejawat yang sungguh berharap yang terbaik dari jajaran kepengurusan baru ini. Namun dalam keterbatasan manusia, selalu ada tempat untuk menggantungkan harapan tersebut di atas sana. Mari kita doakan agar rapat … Selengkapnya

KONGRES XXVI PDGI

  Kongres XXVI PDGI dibuka secara resmi oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2 mei 2017 di Istana Wakil Presiden, Jakarta. Pembukaan dilakukan dengan pemukulan gong oleh Wapres dihadapan para peserta kongres yang dihadiri pula jajaran pejabat Kementerian Kesehatan RI dan direktur utama BPJS Kesehatan.  Dalam sambutannya, Wapres menyampaikan bahwa kesehatan gigi merupakan salah satu modal penting dalam mewujudkan kesehatan nasional. Ditegaskannya pula, Pemerintah tidak membeda-bedakan antara kesehatan umum dan kesehatan gigi karena kedua-duanya harus ditangani dengan baik.  Sedangkan ketua PB PDGI, drg Farichah Hanum MKes pada sambutannya mengemukakan mengenai PDGI yang selalu siap bersinergi dengan pemerintah dan semua pihak … Selengkapnya

MK BATALKAN PENGHAPUSAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

  Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan) mengenai keberadaan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang diajukan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), KKI, dan Ikatan Dokter Gigi Indonesia. Putusan dengan Nomor 82/PUU-XIII/2015 tersebut diucapkan Ketua MK Arief Hidayat dalam sidang yang digelar Rabu (14/12) di Ruang Sidang Pleno MK. Dalam putusannya, MK membatalkan empat pasal yang tercantum pada UU Tenaga Kesehatan. Keempat pasal tersebut mengatur penghapusan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) jika Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) terbentuk, yakni Pasal 11 ayat (1) huruf a; Pasal 11 ayat … Selengkapnya

JUDICIAL REVIEW UU NAKES (KKI – PB IDI – PB PDGI)

Berubahnya Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) menjadi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) merugikan tak hanya bagi profesi dokter maupun dokter gigi, namun juga masyarakat dan negara. Hal ini disampaikan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Menaldi Rasmin ketika menjadi Ahli yang diajukan oleh  para Pemohon perkara pengujian Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (UU Tenaga Kesehatan). Sidang dengan agenda mendengar keterangan ahli tersebut digelar pada Selasa (15/9), di Ruang Sidang MK. Manaldi menjelaskan, bagi masyarakat khususnya pasien, ketiadaan KKI akan menimbulkan hilangnya peran dan kontribusi pembinaan dan pengawasan pada profesi kedokteran. Pasien, lanjutnya, hanya akan menjadi pasien yang menerima … Selengkapnya