PERINGATAN HUT PDGI KE 67


Pada tanggl 22 Januari 1950, bertempat di Kota Bandung, lahir  PDGI (Persatuan Dokter Gigi Indonesia) sebuah organisasi yang menghimpun  dokter gigi Indonesa. Bertempat di Kantor Sekretariat PB PDGI, Jalan utan kayu raya no. 46 Jakarta Timur, perhelatan menyambut hut PDGI dilakukan melalui serangkaian acara. Dimulai dari Rapat pleno Pengurus Besar PDGI  pada hari Sabtu 21 Januari 2017 dan dilanjutkan dengan kegiatan Lokakarya pada keesokan harinya di hari Minggu, 22 Januari 2017.

Rapat Pleno dihadiri oleh Dewan Pengawas, Penasehat, Departemen, Biro, MKEKG, BPPA dan Komisi P3KGB  yang ada dalam Kepenguruaan PB PDGI. Selain  diisi dengan laporan pencapaian Program dari masing masing struktur Kepengurusan, juga disampaikan permasalahan dan tindak lanjut yang diperlukan.

Sementara lokakarya dengan topik “ Perlindungan Masyarakat Dari Praktik Ilegal Dalam Pelayanan Kesehatan Gigi” dihadiri oleh Ketua Konsil Kedokteran Gigi Indonesia, Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia, anggota MKDKI, beberapa pengurus wilayah, ketua-ketua kolegium dan perwakilan, ikatan spesialis serta ikatan peminatan. Sebagai panelis dalam lokakarya ini, selain Ketua PB PDGI juga dihadirkan ketua PPGI, YLKI, Bareskrim Polri serta Biro Hukum & Organisasi Kementerian Kesehatan. Lokakarya ini diselenggarakan untuk memberikan masukan kepada pemangku kepentingan guna penyempurnaan regulasi pengaturan, pembinaan dan pengawasan praktik pelayanan kesehatan gigi dan untuk meningkatkan penegakkan aturan yang ada serta untuk menetapkan langkah-langkah yang perlu diambil seluruh pemangku kepentingan dalam  melindungi masyarakat dari praktik illegal. agar masyarakat luas dapat menerima pelayanan kesehatan gigi yang aman, bermutu dan terjangkau serta melindungi masyarakat dari penyelenggaraan praktik illegal. Selain dari pada itu Lokakarya ini juga diharapkan

Salah satu yang mencuri perhatian dalam kegiatan lokakarya ini adalah hadirnya  salah satu dokter gigi yang tergerak melakukan gerakan moral melalui media sosial dengan akun Instagram @korbantukanggigi yaitu drg. Rifqie Al Haris. Melalui gerakkan moralnya, drg. Haris memberikan edukasi ke masyarakat luas tentang dampak dampak dari pelayanan  kesehatan gigi yang dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten.

Pelayanan kesehatan gigi dan mulut dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk peningkatan kesehatan gigi, pencegahan penyakit gigi, pengobatan penyakit gigi, dan pemulihan kesehatan gigi oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan.  Pelayanan kesehatan gigi dan mulut ini dilaksanakan melalui pelayanan kesehatan gigi perseorangan dan pelayanan kesehatan gigi masyarakat.

Menjadi kewajiban Pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin ketersediaan tenaga, fasilitas pelayanan, alat dan obat kesehatan gigi dan mulut dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang aman, bermutu, dan terjangkau oleh masyarakat

Secara garis besar ketentuan tentang penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi di Indonesia  diatur dalam UU NO 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, UU no 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, PMK 89 tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan Gigi & Mulut, PMK 39  tahun 2014 tentang Pembinaan, Pengawasan Dan Perizinan, Pekerjaan Tukang Gigi dan PMK 20 tahun 2016 tentang  Izin dan Penyelenggaraan praktik terapis Gigi dan Mulut, yang kesemuanya wajib dipatuhi dan dipenuhi baik oleh  penyelenggara pelayanan kesehatan maupun penerima layanan kesehatan

Namun pada saat sekarang, pelayanan kesehatan gigi banyak  dilakukan tidak sesuai dengan tata aturan yang ada. Dari pemberiaan pelayanan kesehatan oleh tenaga yang tidak mempunyai kualifikasi dan kompetensi, penggunaan bahan yang tidak memenuhi standar kualitas dan kemanan sampai dengan penggunaan fasilitas kesehatan yang tidak sesuai dengan persyaratan yang ada. Salon kecantikan gigi, Ahli gigi, Tukang gigi tak berijin, tenaga kesehatan non  gigi atau orang yang sama sekali tidak mempunyai latar belakang kesehatan yang memberikan pelayanan gigi semakin merebak akhir akhir ini. Demikian juga halnya, penggunaan bahan, obat dan alat kesehatan gigi yang tidak memenuhi standar kualitas, mutu dan keamanan karena bahan dan obat tersebut tidak mempunyai ijin edar dan didistribusikan secara tidak benar. Juga banyak diketemukan pelayanan kesehatan dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak memenuhi persyaratan persyaratan bangunan, pengendaliaan infeksi, peralatan kesehatan, dll.

Pelayanan yang dilakukan oleh tenaga yang tidak kompeten dan dilakukan dengan menggunakan bahan /obat atau alat yang tidak terbukti mutu dan kemanannya serta  dilakukan pada fasilitas kesehatan yang tidak memadai, akan membawa dampak kerugian bagi masyarakat yang berupa semakin bertambah parahnya penyakit, terjadinya infeksi hingga mempengaruhi kulitas hidup pasien itu sendiri yang pada akhirnya menimbulkan kematian. Peningkatan jumlah pasien akibat perawatan yang tidak memenuhi standar kesehatan juga akan menjadi beban bagi Pemerintah, Kementerian Kesehatan, Penjamin pembiayaan (BPJS Kesehatan, Asuransi, dll), dan tentu saja pasien dan kelaurganya itu sendiri.

Akhir kata, semoga usaha dan upaya organisasi PDGI semakin mampu menyumbangkan darma baktinya untuk kepentingan bangsa dan negara, memajukan pendidikan KG di Indonesia, meningkatkan derajat kesehatan gigi dan kesehatan umum masyarakat serta  memberikan perlindungan kepada masyarakat luas dalam upaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>